HeadlineInspirasiPesan Solidaritas Untuk Jogja: Menentang Represi Terhadap Demokrasi

Aditya NurullahiJune 4, 2020409
https://pemimpin.id/wp-content/uploads/2020/06/solidaritas-demokrasi-yogyakarta--1280x853.jpg

Oleh: Aditya Nurullahi Purnama, Tenaga Ahli DPR RI Komisi VIII, Menteri Sosial dan Politik BEM UNDIP 2017/2018

Malam ini Tuhan sedang bermurah hati. Rintik hujan mengukir guratan di atas tanah merah . Melukis wajah kehidupan yang bergembira atas turunnya rahmat. Namun, di belahan bumi sana hujan memberi arti yang berbeda.

Yogyakarta menangis. Dia merintih pilu atas tercorengnya kebebasan akademik karena ulah segelintir pihak yang pikirannya mengalami iritasi. Kelaliman kembali terjadi. Belum habis tangis para Ibu yang perih meratapi rumah mereka yang rata dengan tanah karena pembangunan bandara. Kali ini, rezim yang lahir dari buah reformasi mencoreng sendiri wajahnya dengan pikir dan laku yang membawanya kembali pada watak kepemimpinan tirani.

Dunia intelektual berduka. Yogyakarta sebagai kota para kaum terdidik sejak awal berdirinya republik ternodai oleh upaya pembungkaman demokrasi melalui pembrangusan kegiatan akademik. Teror dan intimidasi seolah masih menjadi cara efektif untuk meredam mereka yang berselisih dalam gagasan dan tindakan kendati bangsa ini “katanya” menghargai demokrasi. Padahal, kebebasan berpendapat sudah diatur melalui konstitusi yang termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Muhammad Abduh, seorang cendikiawan muslim pada abad ke-19, mengungkapkan akar historis dari kebebasan itu sendiri tidak serta merta diperoleh dengan cara yang instan oleh sebuah masyarakat (society). Ada tiga tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama adalah eksistensi alamiah, yakni suatu kondisi dimana sebuah masyarakat belum memahami pranata sosial atau norma-norma yang berlaku dalam suatu tatanan masyarakat sehingga perilaku mereka cenderung liar dan terbelakang (jahiliyah).

Tahapan kedua, yakni sosial komunal. Tahapan ini merupakan fase lanjutan dari sebelumnya dimana sebuah masyarakat mulai mengenal norma atau hukum yang berlaku serta melandaskan tindakan mereka dalam pergaulan sosial dengan berdasarkan pengetahuan. Pada tahapan ini mereka bisa dikategorikan sebagai sebuah tatanan yang beradab (tamaddun).

Terakhir, adalah buah dari dua fase sebelumnya, yakni fase kebebasan. Artinya, masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan merupakan cermin masyarakat yang telah memahami norma-norma yang berlaku sehingga menuntun mereka menjadi kelompok yang beradab. Jika menyadur argumen Abduh, kebebasan adalah hal inheren bagi kelompok beradab. Menyelisihi kebebasan itu sendiri menandakan kemunduran masyarakat pada fase tidak beradab atau jahiliyah.

Ian Dallas dalam bukunya berjudul “How Democracy Dies” mengungkapkan bahwa sumber utama kematian demokrasi adalah ketika otoritarianisme justru dibentuk oleh kepemimpinan hasil dari demokrasi itu sendiri. Bentuk ototitarianisme tersebut bisa berupa pembentukan kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang membuat rakyat semakin tertindas.

Jika kita coba kontekstualisasikan dengan keadaan saat ini di Indonesia, sejumlah peristiwa sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini justru membawa bangsa ini cenderung menuju era neo-otoritarianisme. Mulai dari pengesahan Perppu No. 1/2020 menjadi UU yang dinilai kontroversial karena mengandung pasal imunitas bagi pejabat negara, pengesahan RUU Minerba sampai pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah pandemi yang dikecam sebagian besar masyarakat karena menguntungkan pemodal dan merusak ekologi, BPJS yang kembali dinaikan di tengah krisis, serta yang terbaru adalah upaya teror dan intimidasi terhadap acara diskusi akademik di Yogyakarta karena dituding sebagai upaya makar.

Perlu dipahami bahwa munculnya riak di akar rumput, salah satunya dalam wujud diskusi ilmiah, perlu dimaknai sebagai bentuk keresahan bahkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah akhir-akhir ini. Parlemen yang seyogyanya menjadi penyambung lidah rakyat seperti kehilangan taringnya. Apalagi dengan melihat konfigurasi partai politik di parlemen yang sangat timpang antara oposisi dengan koalisi pemerintah sehingga menghasilkan fungsi pengawasan yang tidak optimal. Demonstrasi pun terhambat akibat pandemi yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak.

Jika sudah seperti ini, bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya? bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa negara senantiasa menjamin kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa sulit (Social Control)? Terlebih, sejak terjadinya pandemi beberapa kebijakan Pemerintah telah membuat sejumlah hak masyarakat terpaksa hilang; hak untuk bekerja, hak untuk mobilitas, dan lain-lain.

Syahdan, apa Pemerintah masih mencoba untuk menghilangkan hak berpendapat juga dengan dalih menjaga kondusivitas di tengah pandemi? Semoga saja tidak.

Ini hanya tulisan naif yang menggambarkan kekecewaan penulis atas dicederainya kegiatan akademik di tengah pandemi. Kegiatan akademik yang bisa diakses luas oleh publik adalah vitamin untuk mencerdaskan masyarakat dari berbagai elemen; buruh, mahasiswa, pekerja, sampai kaum rebahan sekalipun. Pendidikan politik menjadi penting bagi masyarakat dalam upaya melibatkan partisipasi mereka secara aktif dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sense of crisis mereka harus tetap terasah di tengah situasi sulit agar mereka tetap waspada dan bisa membangun solidaritas dalam rangka membangun pertolongan bersama.

Pendidikan politik akan menjadi sarana yang menyadarkan publik atas pentingnya mereka dalam memperjuangkan hak dan kebebasan mereka secara kolektif, sadar, dan bertanggungjawab. Kondisi pandemi ini seyogyanya tidak menjadikan kita, sebagai rakyat sipil, menjadi lengah bahkan abai terhadap setiap keputusan strategis yang diambil oleh pengambil kebijakan apalagi yang menyangkut hajat publik. Fungsi pengawasan dari rakyat sipil (shadow parliament) harus tetap terpelihara agar tidak ada penumpang gelap yang mengambil kesempatan ketika rakyat lengah. Oleh karena itu, kami menentang segala bentuk represi terhadap kegiatan akademik melalui teror, intimidasi, bahkan sampai penyesatan informasi dengan dalih apapun.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang gandrung untuk belajar dan sudah sepatutnya melalui fase keterbelakangan (jahiliyah). Kendati usia demokrasi di Indonesia belum sematang usia demokrasi di Amerika, bukan berarti kita harus bersikap pasif dalam memaklumi langkah yang lamban. Pematangan usia demokrasi memang akan melalui banyak hambatan dan ujian, baik dalam bentuk represi sampai perilaku yang kebablasan. Mempertengkarkan pikiran dengan pikiran dalam koridor kebebasan berpendapat yang bertanggungjawab justru menjadi sarana yang baik untuk melakukan akselerasi demokrasi di Indonesia. Percakapan yang hangat antar warga negara melalui perselisihan pendapat perlu dipelihara dalam upaya merawat pikiran kita agar senantiasa terbuka dengan keberagaman. Sebab, bangsa kita adalah bangsa yang dibangun oleh pikiran para tokoh yang saling silang namun tetap saling berjabat tangan.

Aditya Nurullahi

Lokasi

Deep Space

Jl. Melawai X No.9 Melawai, Kec. Kby. Baru, DKI Jakarta 12160

Rumah Wijaya

Jl. Wijaya V, No. 6, Melawai, Kby. Baru, DKI Jakarta 12160

Pemimpin.ID 2019 - 2020