InspirasiApa Kabar Pendidikan Antikorupsi di Indonesia ?

Redaksi Pemimpin.IDDecember 12, 201957
https://pemimpin.id/wp-content/uploads/2019/12/element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash-1280x904.jpg

Pendekatan pendidikan untuk menyemai benih – benih antikorupsi telah dilakukan oleh negara-negara yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) cukup tinggi seperti Hong Kong dan Selandia Baru. Bagaimana sistem pendidikan di sana berkontribusi dalam membentuk karakter antikorupsi? Apa yang bisa dicontoh oleh Indonesia untuk melibatkan pendidikan dalam upaya pemberantasan korupsi?

Redaksi PemimpinId sempat melakukan penelusuran untuk mencari tahu, apa yang sebenarnya membuat pendidikan di Selandia Baru dinyatakan sebagai destinasi belajar terbaik.

Ternyata, ada hal mendasar yang membuat pendidikan Indonesia sangat jauh berbeda dengan negara kepulauan yang berada di sebelah barat daya Samudera Pasifik ini :

1. Selandia baru tidak menyediakan banyak mata pelajaran kepada siswa sekolah menengah.
Mengutip Kumparan.com, Market Manager Indonesia Education New Zealand, Karmela Christy mengatakan, Selandia Baru tidak memiliki sekolah menengah khusus seperti SMK. Namun, kurikulum yang dipelajari sudah setara dengan apa yang dipelajari anak SMK.

Mata pelajaran yang diambil oleh para siswa pun lebih sedikit. Sisanya, mereka dibebaskan untuk mengambil subject sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Porsi yang berimbang tersebut, membuat peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar bersikap kritis sehingga siap menghadapi tantangan di dunia kerja nantinya.

Kurikulum yang tidak membebani peserta didik ini, juga membuat mereka lebih leluasa untuk bisa fokus mengembangkan pola pikir dan kreativitas mereka. Kebebasan itulah yang membantu peserta didik belajar untuk mengikuti suara hati.

2. Sulit Menyontek
Dilansir dari Kompas.com, pendidikan di Selandia Baru mempunyai sistem yang memfasilitasi kebiasaan berlaku adil dan jujur untuk tumbuh. Jo Douglas, salah satu delegasi dari Institut Teknologi Waikato (Wintec) yang datang ke Indonesia untuk mempromosikan pendidikan Selandia Baru pada saat itu, bercerita tentang bagaimana sistem pencegahan murid melakukan kecurangan itu bekerja.

“Murid akan sangat sulit untuk menyontek atau berlaku curang, karena sistemnya sangat tegas. Kami (pendidik) akan mengetahui apa-apa saja yang merupakan hasil kerja mereka pribadi dan apa yang bukan,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Sistem yang demikian jika dilakukan secara berulang akan menjadi sebuah kebiasaan yang secara tidak langsung ikut membentuk mental antikorupsi peserta didik.

3. Mengajak peserta didik menjadi pembelajar ulung
Baik Hong Kong maupun Selandia Baru, punya cara yang sama dalam membentuk karakter peserta didik, yakni fokus pada pengembangan potensi individu. Itulah mengapa, pendidikan di sana tidak membebani mereka dengan seabrek kurikulum, tetapi memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih subject yang sesuai dengan potensi mereka.

Duta Besar Selandia Baru, Trevor Matheson dalam kompas.com mengatakan, pendidikan bukan hanya soal membaca dan menghafal. Lebih dari itu, peserta didik juga diarahkan untuk jadi manusia pembelajar, mampu bersikap kritis, inovatif, dan kreatif.

Baca juga : Pendidikan Indonesia Ikut Tebar Benih Korupsi

Barangkali, ada hubungan antara kualitas pendidikan yang bagus dengan tingkat korupsi di suatu negara. Bagaimana tidak? Selain kedua negara tersebut menempati posisi 10 besar dengan score di atas rata-rata dalam Programme for International Students Assessment (PISA) 2018, Selandia Baru dan Hong Kong juga bertengger di peringkat bergengsi secara global dalam Indeks Persepsi Korupsi 2018, masing – masing di peringkat 2 dan 14 dari total 180 negara.

Sebetulnya, pendidikan antikorupsi sudah dimasukkan ke dalam pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam Permindiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah. Dan, pendidikan antikorupsi ini menjadi bagian dari kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Lalu mengapa tingkat korupsi Indonesia tidak menurun seperti Selandia Baru dan Hong Kong? Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai faktor yang belum selaras antara pelaksanaan dan sasaran yang diinginkan.

Kita tahu bahwa sistem pendidikan di negeri ini lebih banyak menuntut banyaknya hafalan siswa untuk mata pelajaran PPKn. Padahal menciptakan suasana sekolah yang mencerminkan sikap antikorupsi juga diperlukan, seperti penegakan peraturan tanpa tebang pilih, teladan kejujuran, disiplin dan integritas dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan Indonesia, seperti guru, kepala sekolah, orang tua, Kemendikbud, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta KPK.

Redaksi Pemimpin.ID

Pemimpin.id adalah sebuah Gerakan Pemberdayaan Kepemimpinan Indonesia melalui konten dan program kreatif.

Pemimpin.id adalah sebuah Gerakan Pemberdayaan Kepemimpinan Indonesia melalui konten dan program kreatif.

Deep Space | Jl. Melawai X No.9 Melawai, Kec. Kby. Baru, DKI Jakarta 12160

info@pemimpin.id

Pemimpin.ID 2019