Inspirasi3 Negara Anti Korupsi di Dunia. Indonesia Posisi Berapa?

Redaksi Pemimpin.IDDecember 10, 2019216
https://pemimpin.id/wp-content/uploads/2019/12/auckland-new-zealand-28-december-2016-auckland-K9BGGA3-1280x853.jpg

Meski mendapat respons positif dari publik karena upayanya dalam memberantas korupsi, KPK masih punya banyak pekerjaan rumah. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tak lantas membuat mereka malu. Sebaliknya, lembaga pemberantasan korupsi justru dikambinghitamkan oleh banyak oknum. Ini tampak dari bagaimana pada akhirnya revisi UU KPK disahkan.

Mengutip Kompas.com edisi 27 Oktober 2019, ada beberapa pasal yang melemahkan posisi KPK, di antaranya adalah pasal 1ayat 3 yang menyatakan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan pada UU sebelumnya (Pasal 3), KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Revisi ini membuat KPK menjadi lembaga yang tidak lagi independen.

Hari Anti Korupsi Sedunia ini menjadi momentum yang tepat bagi semua pihak untuk merefleksikan kembali sikap antikorupsi sembari melakukan pembenahan di berbagai bidang.

Indonesia sebenarnya bisa mencontoh negara-negara yang sangat tegas dalam membentuk sistem perlawanan terhadap korupsi. Berikut negara- negara dengan peringkat teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi 2018 yang penulis kutip dari berbagai sumber :

1. ICAC Hong Kong
ICAC adalah kependekan dari Independent Commision Againts Corruption di Hong Kong. Lembaga Pemberantasan Korupsi ini sudah berdiri sejak Februari 1974.

Awalnya, sektor pembangunan di sana berkembang pesat pada 1960-an hingga 1970-an. Meski berdampak positif, tidak sedikit pula yang memanfaatkannya untuk mememuhi ambisi pribadi.

Bahkan, ada stigma di masyarakat yang mengatakan, mereka bisa mendapat pelayanan yang baik dan cepat jika sudah memberikan uang kepada oknum aparat pemerintah. Dari situlah kasus suap dan praktik korupsi berkembang di Hong Kong.

Parahnya, kepolisian setempat ikut terlibat dalam melindungi pelaku perjudian, prostitusi, dan bandar narkoba hingga membuat praktik korupsi di Hong Kong semakin liar. Di situlah kemudian muncul inisiatif untuk membentuk lembaga pemberantasan korupsi.

Sejak awal terbentuknya, IACC sudah berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan menggunakan 3 pendekatan dari tiga sisi, mulai dari pendidikan, sistem pencegahan, diikuti oleh penegakan hukum.

Sumber : Transparency International

Hong Kong berhasil menduduki peringkat ke-4 se-Asia Pasifik dengan score 76 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparansi Internasional tahun 2018.

2. CPIB Singapura
Negara tetangga Indonesia ini punya lembaga pemberantasan korupsi bernama Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura.

Strategi pemberantasan korupsi Singapura sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Inggris. Mereka bahkan sudah menangkap orang-orang yang terlibat korupsi. Pada tahun 1952, kasus korupsi ditangani oleh satuan yang berada di Kepolisian Singapura dengan nama “Unit Anti Korupsi”. Sayangnya, unit tersebut tidak bisa bekerja maksimal dan kinerjanya pun kurang berhasil.

Sumber : https://www.cpib.gov.sg/

Inilah yang kemudian mengawali terbentuknya CPIB yang pada saat itu langsung dihadapkan pada korupsi yang lebih besar dan masif pada tahun 1960-an. Lembaga ini pun lantas membuat Undang-Undang untuk menambah kewenangan investigasinya dan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi koruptor, seperti penjara disertai denda. Singapura menduduki urutan ke – 3 se-Asia Pasifik dalam IPK dengan score 85.

3. Selandia Baru
Selandia Baru tahun lalu menduduki peringkat ke -2 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Bahkan, pada tahun 2012, negara penghasil Kiwi ini pernah singgah di posisi pertama.

Menurut Ketua Delegasi Misi Dagang Selandia Baru, Izak Human, sistem pendidikan di negara tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menekan praktik korupsi.

Tak hanya itu, negara kepulauan di tenggara Australia ini juga mewajibkan petugas pelayan publik untuk melaporkan seluruh kegiatan bahkan juga kekayaan yang dimilikinya.

Bagaimana dengan Indonesia? Mengutip voaindonesia.com edisi 30 Januari 2019, IPK Indonesia naik satu poin ke posisi 89 dengan score 38 atau membaik tujuh peringkat dibanding tahun sebelumnya yang ada di posisi 96. Namun di Asia Tenggara, posisi Indonesia masih ada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Sumber : Transparency International

Sebenarnya, Indonesia pun sudah memiliki pendidikan antikorupsi yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006. Pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Tetapi mengapa korupsi tetap merajalela di negeri kita?

Hal ini bisa jadi karena penerapan pendidikan antikorupsi belum sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Melihat fenomena tersebut, mungkin ini saatnya memperbaiki pendidikan kita, tidak hanya diisi dengan kesibukan menghafal sesuatu yang teoritis namun dilengkapi dengan pengetahuan dan cara yang aplikatif untuk melatih akhlak, moral, dan spiritualitas mereka agar terbentuk mental anti korupsi.

Perjalanan panjang untuk mengalahkan musuh bersama bernama korupsi masih terbentang. Butuh peran serta semua pihak untuk mencapainya, termasuk diri kita. Menurut kamu selain pendidikan karakter, wadah apalagi yang bisa membantu pemberantasan korupsi?

Pemimpin muda bisa berbagi gagasan tentang korupsi dan tema-tema kepemimpinan dengan mengirimkan tulisanmu di https://pemimpin.id/kirimgagasan/. Karena gagasan dan tulisanmu, bisa turut membangun negeri.

Redaksi Pemimpin.ID

Pemimpin.id adalah sebuah Gerakan Pemberdayaan Kepemimpinan Indonesia melalui konten dan program kreatif.

Pemimpin.id adalah sebuah Gerakan Pemberdayaan Kepemimpinan Indonesia melalui konten dan program kreatif.

Deep Space | Jl. Melawai X No.9 Melawai, Kec. Kby. Baru, DKI Jakarta 12160

info@pemimpin.id

Pemimpin.ID 2019